Harap Tindak Tegas Penjual BBM Subsidi Eceran di Jalan

Polres Bantul, DIY, bakal ajukan surat pencabutan izin referensi penjualan BBM bersubsidi dari SBPU ke pengecer. Pasalnya izin referensi pada pengecer yang dikeluarkan sama Disperindagkop tak terdapat payung hukumnya maupun Undang-Undangnya.

“Bersama tak terdapat payung hukumnya maka kehadiran beberapa pengecer BBM bersubsidi ialah illegal serta mesti ditindak, ” kata Kapolres Bantul, DIY, AKBP Surawan, Selasa 26 Agustus 2014.

Kehadiran pengecer BBM ini kata polisi berpangkat melati 2 itu serta bisa lakukan penyelewengan penjualan BBM bersubsidi.

“Contohnya keadaan sekarang ini yang berlangsung banyak antrean BBM di SPBU maka potensi kekacauan pada memperoleh BBM sama orang-orang,” jelasnya.

Makin jauh Surawan menyampaikan keinginan pencabutan izin referensi pengecer BBM bersubsidi pada Disperindagkop itu bakal selekasnya dikatakannya pada saat dekat.

“Secepat-cepatnya surat bakal kita kirim ke Disperindagkop Pemkab Bantul, ” tuturnya.

Kapolres memberikan pihaknya serta bakal menangkap beberapa pebisnis tambak di pesisir selatan yang omsetnya meraih beberapa ratus juta bila ketahuan beli solar bersubsidi untuk menghidupkan kincir angin di petak tambak.

“Bila BBM bersubsidi dipakai untuk orang-orang serta industri yang modalnya dibawah Rp50 juta tidak jadi masalah. Tetapi bila dipakai sama petani tambak yang modalnya beberapa ratus juta rupiah maka telah penyelewengan BBM bersubsidi, ” tuturnya.

Kepala Disperindagkop Kabupaten Bantul, Sulistiyanto mengemukakan, izin referensi yang sampai kini diberikan pada pengecer adalah perjanjian yang di ambil di tingkat DIY. Bila tentu terdapat pencabutan, semestinya tersebut dikerjakan di tigkat DIY tanpa ada dapat dikerjakan di kawasan saja.

“Mereka bisa mengecer BBM bersubsidi dari perjanjian DIY. Tahap yang semestinya dikerjakan sekarang ini, ialah mengatur harga BBM eceran. Pengecer yang jual bersama harga melebihi perjanjian, itu adalah yang perlu ditindak bersama pencabutan izin, ” tegas Sulis.

Sulis memberikan, Rabu besok pihaknya bakal mengadakan rapat untuk membikin perjanjian Harga Eceran Paling tinggi (HET) BBM bersubsidi. Terkecuali tersebut, Pemkab Bantul serta bakal mengundang Pertamina serta yang memiliki SPBU untuk duduk berbarengan mengulas masalah pembatasan kuota BBM bersubsidi.

“Lantaran sampai saat ini, kita belum terima pemberitahuan dengan cara formal dari Pertamina bakal ada pembatasan BBM bersubsidi yang diberlakukan pusat,” katanya.

About ocim
Hanya seorang blogger yang menyukai dunia internet marketing

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: