Inilah 5 Alasan Prabowo Tolak Hasil Pilpres KPU 2014

Calon presiden Prabowo Subianto berbarengan ketua partai koalisi setuju menampik hasil penentuan presiden 2014. Prabowo yg didampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Suryadharma Ali serta ketua tim pemenangan Mahfud MD, mengemukakan pernyataan sikap ini di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Di sampaikan Prabowo, koalisi merah putih sudah ikuti beberapa langkah penentuan presiden 2014 dgn penuh kehormatan serta keikhlasan.

Bahwasanya rakyat Indonesialah yg memastikan nasibnya sendiri. Yg di belakang saya yaitu pejuang-pejuang demokrasi. Nyaris seluruh mereka yang terlibat bangun demokrasi,” tuturnya.

Menjadi perwira TNI, Prabowo mendorong demokrasi. Tuturnya, bila cuma berburu hidup enak, nyaman, dia tak butuh sedang berjuang pada bagian politik.

Demokrasi berarti rakyat berkuasa. Berarti demokrasi yaitu penentuan yg jujur serta adil. Bila di TPS yg memiliki hak pilih 300 namun yg datang 800 orang, itu bermakna tak jujur. Bila ada pejanbat yg coblos-coblos beberapa puluh maupun beberapa ratus surat suara, itu tak demokratis,” tuturnya.

Ditambahkan Prabowo, timnya yg ada di beberapa propinsi, contohnya Papua yg mengaku ada 4 kabupaten yg tak sempat lakukan pencoblosan. Selagi di DKI Jakarta, ada 5. 800 TPS yg bagi bawaslu direkomedasikan pemilu lagi namun diabaikan KPU.

Dengan demikian, capres dan cawapres nomor urut 1 mengambil sikap sebagai berikut:

1. Proses KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main dibuat tapi dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU.

5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu.

Menurut dia, pemilu presiden cacat hukum serta dgn sekian koalisi merah putih memukau diri mulai sistem yg tengah berjalan. Koalisi ini tak bersedia memberi pengorbanan mandat yg diberikan rakyat dipermainkan serta diselewengkan. (Viva.co.id)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.